Jokowi Terima IHPS dan LHP Semester I 2020 dari BPK

Jokowi Terima IHPS dan LHP Semester I 2020 dari BPK

Presiden joko widodo (jokowi) terima pimpinan serta anggota tubuh pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) di istana merdeka. Jakarta.

Dalam tatap muka itu jokowi menghargai performa bpk yang sudah mengakhiri rangkuman hasil kontrol semester (ihps) i tahun 2020 dan laporan hasil kontrol (lhp) semester i tahun 2020 dengan on time walau pada kondisi susah karena wabah covid-19.

“saya pengin sampaikan terima kasih serta animo ke bpk yang walau dalam situasi wabah covid-19. Saya ketahui lapangannya tentu benar-benar susah sekali. Bagus di dalam hubungan fisik atau berjumpa hubungan sosial saya anggap benar-benar terbatas sekali. Sanggup serta sudah usai ihps semester i 2020 serta on time.” kata jokowi waktu tatap muka. Rabu (11/11/2020).

Dalam laporannya. Ketua bpk agung firman sampurna sampaikan jika ihps terdiri dari 680 hasil kontrol dengan perincian 634 salah satunya ialah laporan hasil kontrol keuangan. 7 laporan hasil kontrol performa. Serta 39 laporan hasil kontrol dengan arah spesifik. Untuk neraca keuangan pemerintahan pusat terdiri dari 89 lhp. Yakni 1 laporan keuangan pemerintahan pusat (lkpp). 86 laporan keuangan kementerian instansi (lkkl). 1 laporan keuangan bendahara umum negara (lkbun). Serta 1 laporan keuangan utang serta hibah luar negeri tahun 2019.

“kami berikan jika pendapat wtp lkkl tahun 2019 itu keseluruhannya yang mendapatkan pendapat wtp (lumrah tiada pengecualian) ialah 97 %. Jadi 85 lkkl. Angka itu penting untuk dikatakan karenanya sudah melebihi sasaran pendapat wtp pada target dasar pembangunan tata urus serta reformasi birokrasi yang diputuskan dalam gagasan pembangunan periode menengah nasional 2015-2019. Sebesar 95 %.” kata ketua bpk.

“kami juga mengecek 1 laporan utang serta hibah luar negeri yakni neraca keuangan indonesia infrastructure finance development kepercayaan fund (iifdtf) tahun 2019 yang dalam ini diatur oleh direktorat jenderal pengendalian pembiayaan serta resiko dengan pendapat yang wtp.” paparnya.

Bpk sudah mengecek 541 dari 542 laporan keuangan pemerintahan wilayah (lkpd) yang hanya pemerintahan kabupaten waropen. Papua. Yang belum sampaikan laporan keuangannya. Untuk pemerintahan propinsi. 100 % sudah memperoleh pendapat wtp. Sesaat untuk pemerintahan kabupaten. 364 dari 415 kabupaten sudah memperoleh pendapat wtp. Tentang hal untuk pemerintahan kota. 87 dari 93 pemerintahan kota sudah memperoleh pendapat wtp.

“perolehan pendapat itu sudah melebihi sasaran performa keuangan wilayah sektor pengokohan tata urus pemda atau program kenaikan kemampuan keungan pemerintahan propinsi. Kabupaten. Serta kota seperti diputuskan dalam rpjmn 2015-2019 yang semasing sebesar 85 %. 60 %. 65 % pada tahun 2019.” papar ketua bpk.

Jokowi mengucapkan syukur atas perolehan pendapat wtp itu. Ia mengharap perolehan itu makin tahun akan makin baik.

“saya anggap keinginan kita makin tahun makin terus naik. Di wilayah barusan sangatlah baik. 34 propinsi telah wtp. 364 kabupaten juga wtp. Serta kota wtp ada 87. Ini saya anggap juga dekati ke 100 %.” tutur jokowi.

Sesudah dengar langsung laporan dari bpk. Jokowi menjelaskan akan jadikan beberapa persoalan serta penemuan selaku injakan dalam mengoreksi serta membenahi apa yang sudah dikerjakan oleh kementerian atau oleh pemda.

“kelak kita akan berikan ke mendagri untuk propinsi. Kabupaten. Serta kota. Tapi pokoknya kita pengin lakukan cara pembaruan untuk membuat responsibilitas pengendalian keuangan rakyat yang benar-benar berguna untuk warga.” terangnya.

Saat itu. Berkaitan laporan performa beberapa tubuh usaha punya negara (bumn). Bekas gubernur dki jakarta tersebut juga sudah menulisnya serta langsung akan sampaikan hal itu ke menteri berkaitan.

“saran-masukan telah kami tulis serta saya pikir ini sangat penting untuk pembaruan-perbaikan di depan.” pungkasnya.

Dengan sertifikat yang dibagi ini. Jokowi mengharap angka perselisihan agraria di indonesia dapat diminimalkan