BPK Berikan 21.425 Rekomendasi ke Pemerintah, Termasuk Soal Asabri

BPK Berikan 21.425 Rekomendasi ke Pemerintah, Termasuk Soal Asabri

Tubuh pemeriksa keuangan (bpk) memberi 21.425 referensi hasil kontrol pada semester i-2020 untuk memberikan dukungan ada pembaruan tata urus keuangan negara.

Ketua bpk agung firman sampurna dalam pengakuan di jakarta. Rabu. Referensi hasil kontrol ini adalah sisi dari rangkuman hasil kontrol semester (ihps) i tahun 2020.

Dia menerangkan referensi ini bisa membuat pengaturan internal bisa makin efisien. Dan penerapan program atau aktivitas lebih ekonomis. Efisien. Serta efektif.

Disamping itu dia menginginkan referensi ini bisa memberi pemulihan atau penjagaan pada ada rugi. Dan kenaikan pada akseptasi negara.

“dengan begitu. Pembaruan tata urus keuangan negara serta servis ke warga bertambah lebih bagus di dalam kerangka merealisasikan arah bernegara.” ucapnya diambil dari di antara. Rabu (11/11/2020).

Dalam ihps i tahun 2020 itu. Bpk mengutarakan ada 7.868 penemuan yang berisi 13.567 persoalan sebesar rp8.97 triliun.

Bermacam penemuan itu mencakup 6.713 (50 %) persoalan kekurangan metode pengaturan internal serta 6.702 (49 %) persoalan ketidakpatuhan pada ketetapan ketentuan perundang-undangan sebesar rp8.28 triliun.

“selanjutnya 152 atau seputar satu % persoalan ketidakhematan. Ketidakefisienan. Serta ketidakefektifan sebesar rp692.05 miliar.” tutur firman.

Pada penemuan itu. Bpk memberi referensi diantaranya ke pimpinan substansi berkaitan supaya memikat kelebihan pembayaran atau memutuskan serta mengambil kekurangan akseptasi. Dan menyerahkannya ke kas negara/wilayah/perusahaan.

Seterusnya. Ke bumn/anak perusahaan sebagai operator supaya lakukan revisi. Atas bantuan/keharusan servis khalayak (kpp) serta dana ganti rugi tahun 2019 sebesar rp4.77 triliun.

Bpk turut minta ke dua kontraktor kontrak kerja sama (kkks) berkaitan supaya lakukan revisi. Pembebanan biaya recovery sebesar rp26.61 miliar serta 52.47 juta dolar as atau semuanya sebesar rp777.14 miliar.

Referensi dikasih ke direktur jenderal pajak (djp) supaya memutakhirkan metode info dalam pastikan legalitas data piutang pajak serta penyisihan atas piutang pajak. Dan pastikan piutang pbb terpadu dengan metode info djp.

Selanjutnya. Bpk mereferensikan menteri keuangan dengan menteri bumn sebagai pemegang saham supaya menghitung keharusan pemerintahan. Selaku pengontrol pt asabri serta pt asuransi jiwasraya yang muncul selaku penerapan pasal 15 uu nomor 40 tahun 2014.

Bpk turut mereferensikan menteri keuangan supaya bekerjasama dengan lembaga berkaitan dalam membuat gagasan penuntasan. Ketetapan serta standard berkaitan atas penyuguhan keharusan periode panjang atas program pensiun.

Dan bpk minta menteri/pimpinan instansi sebagai pemakai barang untuk mengakhiri pertanggungjawaban realisasi berbelanja. Dengan arah untuk diberikan ke warga berbentuk tunai sesuai ketetapan yang berjalan.

Diantaranya terhitung persoalan berkaitan dengan dana kontribusi peremajaan perkebunan kelapa sawit (ppks) pada tubuh pengurus dana perkebunan kelapa sawit (bpdp-sawit) yang belum dipertanggungjawabkan.

Mulai sejak ada kontrol neraca keuangan negara teratur pada 2005 sampai 30 juni 2020. Bpk sudah sampaikan 571.466 referensi hasil kontrol ke substansi yang dicheck sebesar rp259.38 triliun.

Secara kumulatif. Referensi bpk berdasar hasil kontrol masa 2005-30 juni 2020 sudah dilakukan tindakan substansi dengan penyerahan asset serta/atau penyerahan uang ke kas negara/wilayah/perusahaan capai rp111.01 triliun.

Saat itu. Ihps i tahun 2020 berisi hasil pengawasan penuntasan tukar rugi negara/wilayah tahun 2005-30 juni 2020 dengan posisi yang sudah diputuskan sebesar rp3.43 triliun.

Berkaitan hasil pengawasan atas laporan hasil kontrol investigatif serta perhitungan rugi negara dan pemberian info pakar masa 2017-30 juni 2020. Bpk sudah sampaikan 22 laporan hasil kontrol investigatif dengan nilai tanda-tanda rugi negara/wilayah sebesar rp8.70 triliun.

Disamping itu. Ada 238 laporan hasil perhitungan rugi negara dengan nilai rugi negara/wilayah sebesar rp29.10 triliun dan pemberian info pakar pada step persidangan atas 226 masalah yang semuanya dipakai dalam tuntutan beskal penuntut umum.

Bpk sah jadikan agung firman sampurna selaku ketua bpk serta akan memegang sepanjang 2.5 tahun.