Banyak Kepala Daerah Tak Paham Instruksi Jokowi Tangani Covid-19

Banyak Kepala Daerah Tak Paham Instruksi Jokowi Tangani Covid-19

Ketua Federasi Pebisnis Retail Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey memandang banyak kepala wilayah yang membuat peraturan perlakuan Covid-19 yang tidak pas. Roy memandang banyak kepala wilayah yang tidak mempunyai pengetahuan dari perintah Presiden Joko Widodo mengenai arti gas serta rem dalam perlakuan Covid-19.

Biasanya mereka tidak pahami tujuan presiden yang tujuannya untuk menyamakan peraturan supaya kesehatan serta ekonomi berjalan bersama-sama.

“Kepala wilayah ini pengetahuan mengenai gas serta rem , bagaimana kesehatan serta ekonomi kerap kali tidak dipunyai oleh rerata kepala wilayah,” papar Roy dalam dialog Masalah Trijaya bertema Dampak Krisis di tengah Wabah, Jakarta, Sabtu (7/11).

Bukannya membuat peraturan yang imbang di antara bidang kesehatan serta bidang ekonomi, kepala wilayah malahan mengenyampingkan bidang ekonomi. Implementasi peraturan yang meremehkan bidang ekonomi ini dipandang mempunyai jadwal kebutuhan serta pola lain.

Selaku pebisnis, Roy juga memberikan contoh peraturan yang dipandang tidak pedulikan bidang ekonomi yaitu jam operasional retail yang cuman bisa 5 jam di satu wilayah. Peraturan ini menurut dia membuat dunia usaha tidak bekerja optimal.

Karena, retail kekinian misalkan yang umum bekerja 12 jam satu hari jadi 5 jam. Pengurangan jam operasional itu tidak cuma berpengaruh pada daya membeli warga. Dan juga karyawan di toko retail yang perlu dipotong.

Imbas lebih sambungnya perusahaan mau tak mau mengaryakan beberapa pegawai. Automatis, beberapa merumahkan pegawainya serta punya pengaruh pada penghasilan.

Apa lagi, di beberapa daerah spesifik produk yang dipasarkan perusahaan retail berawal dari UMKM. “Barang di toko retail itu 35 prosentasenya produk UMKM yang perlu terjual dalam sekejap,” katanya.

Imbas lanjutannya kata Roy akan mengubah akseptasi pajak negara. Karena itu ia memandang, dalam masalah spesifik seharusnya otonomi wilayah perlu jadi bahan penilaian. Hingga pada keadaan darurat, seharusnya arah peraturan satu instruksi dari pemerintahan pusat saja.

“Saya mengharap di depan otonomi wilayah ini perlu diratifikasi kembali lagi. Untuk hal yang besar seharusnya instruksi berada di pusat sebab saat otonomi wilayah waktu wabah gini kondisinya keadaan yang kita ketahui semacam ini,” papar pebisnis itu.

Staff Pakar Menteri PPN/Bappenas Sektor Kolaborasi Ekonomi serta Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti, memprediksi perekonomian Indonesia pada 2021 akan selekasnya sembuh saat ditemukan vaksin Covid-19.

Ia memandang pembagian vaksin secara massal pada tahun depan adalah salah satunya signal positif pengaturan wabah virus corona.

“Berarti di saat penebaran virus Covid-19 dapat kita kontrol secara baik, di situlah ekonomi bisa selekasnya sembuh,” tutur Amalia dalam sesion seminar-online, Sabtu (7/11/2020).

Walau begitu, dia masih buka ruangan pertanyaan, berapa efisien kah penemuan vaksin ini betul-betul dapat mengatur virus Covid-19.

Oleh karena itu, dia memandang implementasi prosedur kesehatan harus tetap digerakkan secara ketat supaya ekonomi nasional dapat sembuh sepenuhnya.

“Jadi berarti jika kita dapat lakukan penyesuaian rutinitas baru secara disiplin, prosedur kesehatan dikerjakan di tiap baris rutinitas ekonomi kita, ekonomi kita bisa sembuh,” paparnya.

Pemerintahan sendiri dikatakannya sudah tentukan topik pembangunan spesial pada 2021, yaitu ditujukan ke perbaikan perekonomian serta reformasi sosial.

Penerapan topik itu akan diwujudkan melalui bermacam program yang diprioritaskan untuk lakukan perbaikan perekonomian nasional saat wabah Covid-19.

“Berdasar perihal ini pula itu memberi salah satunya kepercayaan diri buat kita jika ekonomi kita di 2021 dapat tumbuh jadi seputar 5 %,” tandas Amalia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akui akan mengaplikasikan ketentuan ganjil genap untuk beberapa pedagang di pasar tradisionil. Hal tersebut katanya, buat meminimalkan penebaran virus corona atau Covid-19 di PSBB periode peralihan.